POROSRAKYATNEWS.ID – JENEPONTO | Perwakilan Aktivis “Koalisi Rakyat Menggugat” yang Mengawal penyaluran program Sembako dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Akhirnya di undang oleh Pihak Bank BRI dan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Pertemuan tersebut diketahui dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BRI Cabang Jeneponto Dikelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Rabu kemarin, Jumat 19/10/2022
Edhy Subarga, Perwakilan aktivis Koalisi Rakyat Menggugat Mengatakan dalam pertemuannya tersebut ada beberapa yang di bahas di antaranya Persoalan SK Agen Brilink yang menjadi E Warong, Pihak Bank BRI dan Dinsos Mengakui bahwa belum ada SK kemeterian yang turun hingga saat ini. Penyaluran hanya dasar penunjukkan dari pihak Bank BRI dan yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pihak BRI.
“Terkait jumlah Agen Brilink yang di tunjuk oleh Pihak Bank BRI yang berjumlah 58 EDC itu tak memiliki dasar atau acuan yang jelas, karena di jeneponto desa dan kelurahan berjumlah 113 desa dan kelurahan, Sehingga di duga kuat adanya monopoli EDC di seluruh wilayah kab. Jeneponto, karena diduga pihak BRI mengejar keuntungan dari biaya Gesek, kita hitung kecil saja 5000 rupiah per KPM sedangkan KPM di jenepotno berjumlah 40.196 X 5000 : 200.980.000 juta perbulan. Belum lagi uang sisa dari harga barang yg di beli, terkadang belanja KPM hanya 175.000-195.000 dari jumlah 200.000 yang seharusnya, Jelasnya
Lanjut Kata dia Pihak Dinsos dan Bank BRI tidak mengetahui barang apa saja yang turun ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bagaimana kualitas dan kuantitas serta berapa jumlahnya yang di bagikan ke KPM karena mereka tidak turun memantau pada saat penyaluran.
“Ia juga Menduga berita acara pemeriksaan bansos sembako yang beredar di sejumlah agen brilink pada saat penyaluran, Pihak Bank BRI dan Dinas sosial tidak mengetahui, cetusnya
Ia juga menambahkan bahwa daam rapat pihak Dinas Sosial Kab.Jeneponto juga berjanji akan memberhentikan agen Brilink atau E-warong yang membagikan bantuan yang telah di paketkan, akan memberhentikann sementara penyaluran sebelum ada SK dari kementrian, Tambahnya
“Dari Audensi tersebut para aktivis menduga kuat bahwa pihak Bank BRI dan dinsos sama-sama mencari keuntungan, Bank BRI mencari lewat Agen Brilink, Dinsos mencari Lewat Suplay barang di E-Warong,
Dan Hasil Audensi Tersebut pihaknya langsung mellaporkan di kejaksaan oleh perwakilan aktivis yang sempat ikut menjadi peserta peserta audensi, Katanya Saat dikonfirmasi podosrakyatnews.id
Diketahui dalam Audensi Ini dihadiri oleh Yandi Suryandi Kepala Cabang Bank BRI Jeneponto, Ridho dari unit BRI Pallengu Kecamatan Bangkala, Aso dari Unit BRI Bontotangnga Kecamatan Tamalatea, Dinas Sosial di wakili sekretaris Dinas, dan para perwakilan Aktivis serta dari Pihak Kepolisian resort Jeneponto.
Media group poros rakyat Indonesia
