MAKASSAR | POROS RAKYAT NEWS.ID – Seminar Nasional Pilkada 2024 dengan tema “Peran Lembaga Survei dan Dinamika Demokrasi Lokal Indonesia Tahun 2024” yang digelar di Gedung Ipteks, Universitas Hasanuddin, Kamis (17/10/2024), mengundang perhatian para akademisi dan praktisi politik.
Acara yang dihadiri oleh Komisioner KPU RI Idham Holik, General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto, Akademisi/Komisioner Bawaslu 2012-2017 dan DKPP 2017-2022 Prof Muhammad Al Hamid, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, salah satunya Dr. Hasrullah, pakar sekaligus pengajar Komunikasi Politik Unhas. Dalam paparannya, Hasrullah mengkritik peran lembaga survei dalam kontestasi politik lokal yang kerap dipertanyakan keabsahannya.
Dr. Hasrullah menyoroti bagaimana lembaga survei sering kali dianggap sebagai penjaga demokrasi, namun di sisi lain bisa berubah menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu.
“Pertanyaannya adalah, apakah lembaga survei benar-benar independen? Atau justru dimanfaatkan oleh aktor politik untuk membentuk opini publik?” ungkapnya.
Kritik ini memancing diskusi hangat di kalangan peserta seminar, yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, peneliti, dan pengamat politik.
Dalam forum tersebut, Hasrullah juga menjelaskan bahwa survei memiliki peran vital dalam memberikan gambaran awal mengenai preferensi pemilih.
Namun, ia mengingatkan bahwa kredibilitas lembaga survei harus terus dijaga dengan menjaga etika dan profesionalisme. “Lembaga survei yang bekerja tanpa transparansi hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Seminar ini juga membahas dinamika demokrasi lokal di Sulawesi Selatan di masa Pilkada serentak 2024 ini.
Peran lembaga survei dalam proses demokrasi ini menjadi sorotan utama, terutama dalam bagaimana mereka mempengaruhi persepsi pemilih dan media massa. Peserta diajak untuk lebih kritis dalam menyikapi hasil survei yang kerap menjadi acuan dalam pemberitaan politik.
Dengan adanya seminar ini, Universitas Hasanuddin kembali menegaskan posisinya sebagai pusat diskusi dan kajian kritis tentang politik dan demokrasi di Sulawesi Selatan.(D’ML)
