TAKALAR | POROS RAKYAT NEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off di Kabupaten Takalar. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takalar pada 19 November 2024
Dalam sambutannya, Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Takalar, Suhardiyanto, S.STP.,M.Si mewakili Pj. Bupati Takalar, menyampaikan harapan agar forum ini dapat memperkuat sinergi antara semua pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, kami berharap tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar terus meningkat, serta pelaksanaan JKN dapat berjalan lebih optimal,” ujar Asisten 3 Pemerintahan tersebut.
Kepala BPJS Cabang Makassar, Muhammad Aras, juga memberikan arahan penting dalam forum ini, yang antara lain menekankan pentingnya kerja sama yang terus terjalin antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan BPJS Kesehatan.
“Kami berharap kerja sama antara Pemda Takalar dan BPJS Kesehatan dapat tetap terjalin dengan baik, guna mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Dr. Nilal, menegaskan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Ia berharap agar kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
“Kerja sama ini harus saling menguntungkan, baik bagi BPJS, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat,” ujarnya.
Forum ini menjadi wadah penting dalam membahas berbagai hal terkait pelaksanaan JKN dan memastikan bahwa capaian UHC Non Cut Off tetap terjaga di Kabupaten Takalar, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar , Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Perwakilan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Perwakilan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Perwakilan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
