JENEPONTO | POROSRAKYATNEWS.ID – Aktivis dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, Senin (23/12/2024).
Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan untuk mengaudit anggaran bantuan ternak tahun 2024 yang mencapai Rp 1.321.356.000.
Dipimpin oleh Fadly Kuasa, aksi ini menuntut Dinas Pertanian dan Peternakan membuka daftar penerima bantuan ternak yang dinilai penuh kejanggalan.
“Perlihatkan nama-nama penerima bantuan ternak agar kami bisa memantau apakah sesuai prosedur atau tidak,” tegas Edi Subarga, salah satu orator aksi.
Koordinator aksi, Edi Subarga mengatakan,
“Kami meminta data nama nama kelompok penerima bantuan ternak serta juknis penyalurannya agar jelas dan transparan.”
Orator lainnya, Subair Deta, menambahkan:
“Kami ingin data penerima bantuan terbuka, sehingga program seperti pengadaan indukan kuda tidak membebani masyarakat.”
Namun, pihak dinas enggan memberikan data tersebut secara terbuka, menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Pengadaan Kuda: 12 ekor dengan anggaran Rp 795 juta, disalurkan melalui CV. Sang Dwija Amawabhumi kepada tiga kelompok.
Sapi: 27 ekor dengan anggaran Rp 310 juta, dengan dugaan kepemilikan tidak jelas di beberapa desa.
Kambing: 90 ekor dengan anggaran Rp 215 juta, namun penerimanya tidak dirinci.
1. Aktivis meminta BPK segera turun tangan untuk mengaudit penggunaan anggaran dan memastikan tidak ada penyalahgunaan.
2. Menuntut Dinas Pertanian dan Peternakan membuka data penerima bantuan serta menghadirkan pihak penyedia ternak dan Kepala Bidang Peternakan untuk menjelaskan dugaan kejanggalan.
3. Meminta kepolisian mengusut dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan ternak.
Kadis Pertanian, Ahmad Tunru, menegaskan bahwa penyaluran telah dilakukan sesuai prosedur.
“Bantuan ternak didampingi pihak terkait selama penyaluran,” jelasnya.
Kabid Peternakan, Drh. Nurliani Syamsul, menyatakan pihaknya menerima semua masukan.
“Temuan di lapangan akan kami evaluasi, dan ini menjadi koreksi untuk kinerja kami ke depan,” katanya.
Edi menambahkan, kami berharap BPK segera turun tangan untuk memastikan bahwa anggaran ini digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jeneponto,” lanjut Edi Subarga.
Aksi ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik, terutama pada program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi prioritas agar bantuan ternak benar-benar memberikan dampak positif bagi peternak di Jeneponto.
LP: (IKBAL PRMGI)
