POROSRAKYATNEWS.ID – JENEPONTO | Ketua PB HMPT dan Lembaga Poros Rakyat pertanyakan penyaluran program sembako (BPNT) tahap 6, 7 dan 8 yang disalurkan oleh agen Brilink saat ketemu Ibu Kadis Sosial Nurmala Suaib di halaman Mapolres Jeneponto. Senin, 07/11/22
Berdasarkan pantauan media dilokasi, diketahui terdapat beberapa pertanyaan yang dilontarkan Edy Subarga di antaranya terkait dasar atau SK e-Warong yang telah menyalurkan, Surat edaran Dirjen terkait proses pendampingan penyaluran dan kasus beras berkutu di Desa Borongtala dan Desa Turatea beberapa waktu lalu.
Ibu Nurmala Suaib menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa “Iye begini, kan penyaluran bulan 1 sampai 5 melalui PT. Pos. Setelah itu, kita tidak mendapat lagi informasi terkait penyaluran bulan 6 dan 7, nanti bulan 8 baru ada persuratan dari kementerian soal percepatan penyaluran” Jawabnya
Kemudian soal adanya pengusulan e-Warong dari pihak BRI “BRI melalui persuratan itu tidak melalui proses. Bagaimana kami mau proses sedangkan kita tidak punya regulasi sama sekali. Tambahnya
Harusnya mereka buka pendaftaran lalu koordinasi dengan kami, begitu proses seharusnya, suratnya pun tidak mengatakan” Setelah hasil pendaftaran maka saya tindaklanjuti. Namun karena sudah ada nama-nama E-warongnya. Tambahnya
Lanjut Edy, yang memperjelas kepada Kadis “jadi yang menurut Ibu terkait penjelasanya ” Usulan BRI itu tidak sah karena tidak sesuai aturan, namun langsung diluruskan lagi oleh kadis “bahwa itu bukan tidak sah, tapi saya tidak punya pegangan”
Sebenarnya kami belum punya pemberitahuan atau penunjukan bahwa Bank Penyalur yang akan melaksanakan di Jeneponto adalah BRI dengan cara non tunai nanti bulan 8 baru ada surat edaran. Jawab Kadis
Edy melanjutkan pertanyaan, apakah penyaluran tahap 6 dan 7 sudah sesuai aturan atau regulasi?
Kadis kemudian menjawab, “kemungkinan, ini kemungkinan ya, kebijakan publik yang dilaksanakan oleh BRI untuk percepatan, karena kalau tidak, akan di frezeer (bekukan:Red).
Kadis pun ditanya soal siapa pendamping sosial yang harus mendampingi penyaluran dan pelaksanaan surat edaran termasuk rekonsiliasi data laporan bersama pihak bank penyalur, namun terlihat tidak mampu lagi menjawab dan meninggalkan tempat dengan alasan “ada rapat inflasi”
Ketua PB HMPT yang diketahui kerap kritik kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat kecil bersama Sekertaris LPRI Jeneponto mengutarakan kekecewaannya terhadap Kadis Sosial yang tak mampu menjawab temuan permasalahan penyaluran dilapangan.
Media group poros rakyat
