ᴍᴀᴋᴀssᴀʀ | ᴘᴏʀᴏsʀᴀᴋʏᴀᴛɴᴇᴡs.ɪᴅ – Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), I Nyoman Gede Surya, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kegiatan yang berlangsung di The Rinra Hotel Makassar pada 24–26 September 2025 ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Kerjasama Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, beserta jajaran rombongan. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Deputi I Nyoman Gede Surya menekankan pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum dalam menyongsong penerapan KUHP baru yang telah disahkan. Menurutnya, implementasi regulasi ini tidak hanya membutuhkan pemahaman substansi hukum, tetapi juga kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan.
“UU No. 1 Tahun 2023 adalah tonggak sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, peran strategis seluruh aparat penegak hukum sangat menentukan agar penerapannya dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus membangun komitmen bersama antara institusi terkait. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi mendalam mengenai tantangan dan strategi implementasi KUHP baru di tingkat daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh aparat penegak hukum dapat lebih siap dan solid dalam menjalankan tugas, sekaligus memastikan pelaksanaan KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.
