JENEPONTO | POROS RAKYAT NEWS.ID – ketegangan yang terjadi dalam proses Pilkada di Jeneponto, di mana ribuan massa memadati Kantor Bawaslu dijalan Iksan Iskandar, kelurahan empoang, Jeneponto, untuk menuntut transparansi dan netralitas dalam pengawasan pemilu, Rabu (4/12/24).
Tudingan terhadap Ketua dan salah satu anggota Bawaslu Jeneponto atas dugaan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon mencerminkan keresahan masyarakat atas integritas pelaksanaan Pilkada.
Koordinator aksi, Hardiawan DT, mengungkapkan bahwa dugaan ketidaknetralan ini tidak hanya mencoreng demokrasi tetapi juga menimbulkan kecurigaan atas rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Arungkeke. Ia menyoroti adanya kesalahan administrasi dalam surat rekomendasi tersebut, yang memperkuat dugaan pelanggaran.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jeneponto, Muh Alwi, membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur dan bahwa rekomendasi PSU berasal dari Panwaslu Kecamatan, bukan Bawaslu Kabupaten. Alwi juga menjelaskan bahwa rekomendasi PSU hanya dikeluarkan berdasarkan penelusuran atas laporan kejadian di TPS tertentu, tidak secara menyeluruh.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, yang bertujuan menjaga situasi tetap aman dan terkendali. Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, turut hadir untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung.
Situasi ini menjadi perhatian publik, mencerminkan pentingnya kepercayaan terhadap lembaga pengawas pemilu demi terciptanya demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.
Sampai berita ini di terbitkan tim media masih menunggu konfirmasi tanggapan pihak penyelenggaraan pemilu kabupaten Jeneponto dan pihak Terkait lainya.
LP : (IKBAL PRMGI)
