TAKALAR | POROSRAKYATNEWS.ID – Sejumlah warga di Kabupaten Takalar mendesak Bupati Takalar untuk segera mencopot Kepala Dinas Pertanian beserta Kepala Bidang Pertanian setempat. Desakan ini mencuat menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan barcode subsidi solar berkedok kelompok tani.
Warga menduga barcode yang seharusnya diperuntukkan bagi petani yang berhak justru dimanfaatkan oleh oknum “mafia solar” untuk mengisi bahan bakar ke dalam jerigen secara ilegal di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yakni SPBU Kalampa dan SPBU Kalebbirang.
“Barcode dibuat atas nama petani, tapi kenyataannya dipakai untuk isi jerigen. Praktik ini sudah lama terjadi di SPBU Kalampa dan Kalebbirang,” ujar salah seorang warga kepada wartawan, Rabu (13/8/2026).
Selain menyoroti distribusi barcode, warga juga mengungkap persoalan internal di lingkungan SPBU Kalampa dan SPBU Kalebbirang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji operator di kedua SPBU tersebut diduga berada di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Takalar, yakni berkisar di angka Rp3.450.000.
Kondisi ini diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membiarkan praktik pengisian solar menggunakan jerigen. Operator diduga menerima “uang jasa” sebesar Rp10.000 per jerigen dari para pelaku pengisian di luar ketentuan yang berlaku.
“Karena gajinya kecil dan tidak sesuai standar, operator akhirnya tergiur bermain untuk mengisi jerigen. Ada uang tambahan Rp10 ribu per jerigen. Pengawas SPBU juga diduga ikut terlibat,” tambah warga lainnya.
Warga menilai pembiaran terhadap praktik ini akan membuat kuota subsidi solar untuk petani semakin sulit diakses dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, mereka mendesak Bupati Takalar bersama pihak Kepolisian Resor (Polres) Takalar untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pertanian serta menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.
Warga berharap pemerintah daerah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengaudit penyaluran barcode solar subsidi serta menertibkan praktik pengisian jerigen ilegal yang merugikan masyarakat petani di Kabupaten Takalar.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dan Kepala Bidang Pertanian belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi. Demikian pula pihak manajemen SPBU Kalampa dan SPBU Kalebbirang yang belum dapat dimintai tanggapan.
Laporan: tim..Redaksi
