Kepala Dinas Pertanian Takalar Diduga Main Mata Terbitkan Barcode Subsidi, LABRAKI: Copot Kadis dan Kabid, Seret Ke APH


TAKALAR | POROSRAKYATNEWS.ID –  Praktik penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Takalar. Lembaga Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (LABRAKI) secara tegas melayangkan kecaman keras terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang diduga “main mata” melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertanian dalam menerbitkan barcode BBM subsidi bagi pihak-pihak yang bukan petani asli.

​Ketua Umum LABRAKI Irfan Arifin Dg Ruppa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera membawa persoalan ini secara resmi kepada Bupati Takalar serta aparat penegak hukum (APH).

Menurut pantauan dan investigasi mendalam yang dihimpun oleh tim media di lapangan, kelangkaan dan kerumitan pengurusan barcode BBM subsidi bagi petani tulen di Kabupaten Takalar sudah berada di ambang batas kewajaran. Terlebih, saat ini para petani di wilayah tersebut tengah menghadapi musim kemarau panjang yang menuntut pasokan solar untuk mengoperasikan mesin pompa air dan traktor pertanian.

​”Adanya laporan warga kalau petani asli susah dapat barcode dan sangat dipersulit. Bagaimana petani bisa sejahtera kalau dipersulit mengurus barcode, apalagi ini musim kemarau di mana petani sangat butuh solar untuk pompa air dan traktor,” tegas Ketua Umum LABRAKI saat dikonfirmasi oleh porosrakyatnews.id, Sabtu (31/10).

Ironisnya, di saat petani asli kesulitan mendapatkan hak mereka, oknum-oknum yang diduga bukan petani asli justru dengan mudah memperoleh barcode dan bebas memborong solar bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

LABRAKI menduga kuat bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar melakukan pembiaran atau bahkan “main mata” melalui Kabid Pertanian dalam menerbitkan rekomendasi barcode yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data dan aduan masyarakat, praktik culas ini terindikasi terjadi di sedikitnya 10 SPBU di wilayah Kabupaten Takalar.

​”Karena solar bersubsidi itu peruntukannya jelas untuk masyarakat miskin dan petani yang membutuhkan, tapi diduga Kabid Pertanian salah gunakan jabatannya, malah bukan petani asli yang dikasih barcode. Terdapat 10 SPBU di Takalar yang dikeluhkan warga karena dipenuhi pemain siluman yang hanya berkedok petani, sehingga petani asli di Takalar menjerit,” bebernya.

Menyikapi carut-marut penyaluran BBM bersubsidi sektor pertanian ini, Ketua Umum LABRAKI menyampaikan empat tuntutan mendesak:

1). ​Mendesak Bupati Takalar untuk segera mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Takalar dari jabatannya karena dinilai gagal dan mencederai kepercayaan publik.

2). ​Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tutup mata dan segera turun tangan memeriksa oknum-oknum non-petani yang kedapatan menimbun atau mengambil solar bersubsidi di SPBU.

3). ​Mengusut tuntas keterlibatan manajemen SPBU di Takalar yang diduga memfasilitasi para “pemain siluman”.

4). ​Melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme penerbitan barcode di Dinas Pertanian Kabupaten Takalar.

​”Pihak APH jangan tutup mata! Segera periksa pihak-pihak yang bukan petani asli namun menikmati solar bersubsidi di SPBU. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah musim kemarau,” tutup Ketua Umum LABRAKI dengan nada geram.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dan Kepala Bidang Pertanian belum berhasil dikonfirmasi karena nomor kontak seluler yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. Redaksi porosrakyatnews.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait guna keseimbangan pemberitaan.

​Laporan: Bdm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini

Kategori List