Blokir Kontak Mitra dan Media Jadi Sorotan: Ada Apa di Balik Keterbukaan Dinas ESDM

MAKASSAR | POROSRAKYATNEWS.ID – Lembaga Poros Rakyat Indonesia menyoroti dugaan pembatasan akses komunikasi yang dilakukan oleh aparatur di lingkungan Dinas Pengawasan Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan. Staf pada bagian Pengawasan Pertambangan berinisial Nurmi diduga memblokir nomor kontak pengurus lembaga serta awak media yang berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan meminta kejelasan informasi publik.

Berdasarkan keterangan dan bukti percakapan awal yang dihimpun lembaga tersebut, pengurus Poros Rakyat Indonesia mulanya menyampaikan salam serta maksud berkomunikasi secara sopan. Namun, komunikasi tersebut berujung pada pemblokiran nomor kontak pengurus lembaga dan awak media tanpa disertai penjelasan tertulis maupun alasan yang jelas.

​Poros Rakyat Indonesia menilai langkah menutup jalur komunikasi itu berpotensi menghambat hak publik dalam memperoleh informasi sekaligus mencederai fungsi pengawasan masyarakat terhadap sektor pertambangan di Sulawesi Selatan.

Dalam kajian lembaga tersebut, pembatasan akses komunikasi terhadap pihak yang melakukan pengawasan publik dinilai bertentangan dengan sejumlah aturan dan prinsip dasar jabatan publik, di antaranya:

​UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 4): Menegaskan kewajiban pegawai ASN untuk melayani masyarakat dengan tulus, terbuka, dan tidak diskriminatif.

​PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS (Pasal 13): Mengatur larangan menutup akses informasi yang menjadi hak publik serta kewajiban bersikap terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas.

​UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Mewajibkan badan publik menyediakan akses informasi yang diminta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali informasi yang dikecualikan.

Selain payung hukum tersebut, Poros Rakyat Indonesia menekankan pentingnya empat prinsip etika jabatan publik, yakni keterbukaan dalam pengelolaan amanah rakyat, akuntabilitas atas setiap tindakan, responsivitas yang membangun terhadap masukan publik, serta netralitas tanpa sikap memusuhi pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.

​”Jabatan publik bukan ruang pribadi yang boleh dibuka tutup sesuka hati. Keterbukaan, kesediaan mendengar, dan keramahan dalam melayani informasi adalah bagian dari kode etik yang tidak boleh dilanggar. Jika setiap pertanyaan masyarakat dijawab dengan pemblokiran, di mana lagi rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan? Menghindari komunikasi sama dengan mengabaikan tanggung jawab jabatan.”

Menyikapi dugaan pemblokiran kontak tersebut, Poros Rakyat Indonesia menyampaikan empat tuntutan kepada pihak terkait:

1). ​Penjelasan terbuka: Menguraikan secara jelas dan tertulis alasan di balik pemblokiran akses komunikasi tersebut.

2). ​Pemulihan akses komunikasi: Membuka kembali jalur komunikasi agar informasi publik dapat diakses secara wajar dan setara.

3). ​Penegakan kode etik: Memastikan pengawasan internal berjalan sehingga tidak ada aparatur yang menutup diri dari masyarakat dan media.

4). ​Tanggapan substantif: Menjawab setiap pertanyaan atau permintaan informasi publik secara substansial, bukan dengan keheningan atau pemblokiran.

​Hingga berita ini disusun, pihak terkait di lingkungan Dinas Pengawasan Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan pemblokiran kontak tersebut.

Laporan: Bdm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini

Kategori List