SULSEL | POROSRAKYATNEWS.ID – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Jurnal Nusantara (DPP AJUN) secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan Bidang Investigasi & Jurnalistik Penyelidikan. Langkah strategis ini diambil sebagai wujud komitmen nyata organisasi dalam memperkuat fungsi kontrol sosial serta menyajikan karya jurnalistik yang mendalam, independen, dan berimbang demi kepentingan publik.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP AJUN, Haryadi Talli. Bidang baru ini dipimpin oleh Irfan Dg Ruppa, S.H. sebagai Ketua Bidang, yang didampingi oleh tim jurnalis serta praktisi media independen yang berdedikasi tinggi di bidangnya.
Dalam keterangannya, Irfan Dg Ruppa, S.H. menegaskan bahwa pembentukan tim investigasi ini merupakan jawaban atas tantangan dunia pers modern yang menuntut penelusuran fakta secara mendalam, terukur, dan berlandaskan hukum yang berlaku.
”Jurnalistik penyelidikan adalah jantung dari kemerdekaan pers. Kami di Bidang Investigasi DPP AJUN berkomitmen untuk hadir mengawal isu-isu strategis, membongkar kejanggalan demi kebenaran, serta memastikan hak masyarakat atas informasi yang akurat dan transparan tetap terpenuhi,” ujar Irfan.
Untuk mencapai tujuannya, Bidang Investigasi & Jurnalistik Penyelidikan DPP AJUN menetapkan tiga fokus kerja utama, antara lain:
• Pengawasan Kebijakan Publik: Melakukan penelusuran independen terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang merugikan negara serta masyarakat luas.
• Pendampingan dan Perlindungan Jurnalis: Memastikan setiap kerja investigasi yang dilakukan oleh anggota di lapangan berjalan sesuai dengan koridor Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• Kolaborasi Media Penyelidikan: Membangun jejaring investigasi yang kuat bersama jurnalis di berbagai daerah di seluruh Nusantara guna mengangkat isu-isu krusial secara komprehensif dan tuntas.
Melalui pembentukan struktur kerja yang solid ini, DPP AJUN berharap seluruh jajaran pengurus Bidang Investigasi & Jurnalistik Penyelidikan dapat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan konsisten mengawal tegaknya nilai-nilai demokrasi serta transparansi di Indonesia.
Laporan: Bdm
