SULBAR | POROSRAKYATNEWS.ID -Dugaan kesewenang-wenangan dalam penyaluran bantuan sosial (sembako) mencuat di Desa Real Timur, Benuang, Sulawesi Barat. Sejumlah warga melayangkan protes keras terhadap keterlibatan langsung istri Kepala Desa yang diduga mengubah daftar penerima manfaat secara sepihak.
Pemicu utama kemarahan warga adalah adanya pergantian nama penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Warga menilai, kebijakan untuk mengganti nama penerima tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan terkesan dilakukan atas keputusan pribadi.
Warga juga menyoroti keterlibatan langsung istri Kepala Desa dalam proses distribusi bantuan tersebut. Menurut warga, biasanya teknis penyaluran sembako dilakukan oleh petugas administratif di tingkat desa atau kelurahan. Namun, dalam kasus ini, istri Kepala Desa tampak turun langsung dan mengambil peran dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan alasan-alasan yang dianggap warga tidak masuk akal.
”Data itu kan keluar dari pusat, kenapa seenaknya diganti? Kalau memang masih ada warga yang kurang mampu namun belum terdata, seharusnya didata dengan prosedur yang benar, bukan malah mencoret nama yang sudah ada,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Aksi ini menuai kritik tajam dari masyarakat setempat yang merasa hak mereka telah “dirampas”. Warga menegaskan bahwa bantuan sembako dari pusat adalah hak masyarakat yang membutuhkan dan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan atau keputusan subjektif oknum tertentu.
Warga berharap pihak berwenang, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, segera turun tangan melakukan investigasi agar penyaluran bantuan kedepannya dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan data resmi dari pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan perubahan data penerima bantuan tersebut.
Artikel ; Bdm
