TAKALAR, POROSRAKYATNEWS.ID – Praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Tepo, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, menuai protes keras dari masyarakat.
Warga, khususnya kelompok nelayan dan petani, mengaku kecewa dengan adanya dugaan praktik “pilih kasih” yang lebih memprioritaskan kendaraan yang diduga ilegal atau sering disebut sebagai “mobil siluman” dibandingkan masyarakat yang memiliki dokumen resmi.
Puluhan warga Kelurahan Mangadu mengungkapkan bahwa penyaluran BBM jenis solar di SPBU tersebut tidak berjalan transparan. Warga menduga pihak SPBU Tepo telah mengabaikan aturan Dinas Pertanian terkait penggunaan barcode resmi untuk penyaluran BBM bersubsidi.
Salah satu warga sekaligus nelayan setempat, Dg. Nompo, mengungkapkan kekecewaannya secara mendalam. Ia mengaku telah mengikuti prosedur pengurusan barcode yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan operasional kapal miliknya.
”Kami memiliki empat unit kapal, jadi kami membutuhkan sekitar 16 hingga 20 jerigen solar setiap harinya. Kami sudah mengurus barcode melalui Dinas Pertanian sebagai syarat resmi,” ujar Dg. Nompo saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).
Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Dg. Nompo merasa dipersulit karena hanya diperbolehkan membeli 10 liter per satu barcode. Ia menduga adanya praktik penyalahgunaan kuota di mana pihak SPBU justru lebih melayani kendaraan-kendaraan yang tidak jelas identitasnya namun mampu mengambil BBM dalam jumlah besar.
”Kenapa mobil siluman justru diutamakan daripada jerigen petani dan nelayan? Kami warga kecil yang punya dokumen resmi malah dipersulit dan hanya dikasih 10 liter. Kami berharap aparat penegak hukum segera bertindak,” tambahnya.
Warga menilai praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap peruntukan BBM bersubsidi. Mereka menuntut pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten Takalar maupun pihak Pertamina, untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap manajemen SPBU Tepo.
Media ini sedang berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Masyarakat sangat berharap adanya audit terhadap realisasi penggunaan barcode per bulan di SPBU Tepo guna memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran dan tidak dimonopoli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dg. Nompo dan sejumlah warga lainnya menyatakan siap memberikan keterangan lebih lanjut serta bukti-bukti pendukung jika pihak berwenang melakukan pemanggilan terkait dugaan penyimpangan ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU Tepo, Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, maupun pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulselbar belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
- Laporan ; Bdm
