JAKARTA | POROSRAKYATNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan komitmen kuatnya dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan. Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, memimpin langsung delegasi “Bumi Manakarra” dalam forum yang mempertemukan perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia tersebut. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Mamuju untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dan daerah, demi mendukung swasembada pangan nasional sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan ini mencakup perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, hingga penanganan sampah plastik di laut.
Menanggapi arahan tersebut, Muhammad Yusuf menyatakan bahwa Pemkab Mamuju siap menjadikan poin-poin strategis KKP sebagai kompas pembangunan perikanan di daerah.
”Bupati Mamuju, Ibu Dr. Hj. Sutinah Suhardi, menitipkan pesan agar hasil Rakornas ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Kami berkomitmen penuh memperkuat sinergi dengan KKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya, serta pengolah hasil perikanan,” ujar Yusuf dengan optimis.
Kehadiran aktif delegasi DKP Mamuju dalam Rakornas mencerminkan sikap proaktif daerah dalam menjemput program-program prioritas pusat. Yusuf menegaskan bahwa DKP Mamuju akan memfokuskan langkah pada tiga pilar utama:
• Peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya.
• Penguatan kelembagaan kelompok nelayan lokal agar lebih berdaya saing.
• Optimalisasi bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
”Kami berharap dukungan pusat terus mengalir ke Mamuju, baik dari sisi infrastruktur perikanan, akses permodalan, adopsi teknologi, maupun penguatan rantai pemasaran. Kami ingin potensi laut Mamuju benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir. Hal ini pun telah kami tuangkan dalam sejumlah program usulan prioritas pemberdayaan nelayan pada forum desk KKP,” tambahnya.
Senada dengan langkah tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safruddin DM, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa keselarasan kebijakan adalah kunci utama kesuksesan pembangunan di daerah.
”Arah kebijakan KKP sangat selaras dengan visi Pemprov Sulbar. Sinergi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seperti Mamuju akan memastikan program prioritas dapat dirasakan langsung dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan,” jelas Safruddin.
Melalui momentum Rakornas 2026, Pemkab Mamuju optimistis kolaborasi yang semakin erat dengan KKP dan Pemprov Sulbar akan mempercepat realisasi program-program strategis. Langkah ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Mamuju sebagai pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
Laporan : Bdm
