MAMUJU | POROSRAKYATNEWS.ID – Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat, publik tak jarang merespons dengan skeptisisme. Pertanyaan klasik pun muncul: “Apakah ini realitas lapangan atau sekadar angka di atas kertas?”
Skeptisisme adalah bagian dari partisipasi publik yang sehat. Namun, apresiasi yang sempat diberikan oleh Gubernur (Era SDK) kepada jajaran statistik daerah bukanlah bentuk kompromi politik. Sebaliknya, hal itu merupakan pengakuan terhadap metodologi sains data yang ketat. Mari kita bedah paradoks ini secara rasional melalui kacamata kebijakan publik dan konstitusi.
Sering terjadi perdebatan di ruang publik: Warga merasa sulit mencari kerja, namun data statistik menunjukkan angka pengangguran yang rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui tiga realitas sosiologis:
1). Ilusi Kerja Formal: Definisi bekerja dalam standar statistik bersifat inklusif. Seseorang yang membantu di kebun sawit atau melaut selama satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan “bekerja”, meski tidak memiliki status karyawan kantoran atau ASN.
3). Logika Bertahan Hidup: Sebagai daerah agraris dan maritim, masyarakat Sulbar tidak memiliki “kemewahan” untuk menganggur. Kondisi ekonomi memaksa warga secara mandiri terjun ke sektor pertanian atau perikanan sebagai strategi penyambung hidup.
3). Jebakan Underemployment (Setengah Pengangguran): Masalah fundamental di Sulbar bukanlah ketiadaan pekerjaan, melainkan rendahnya produktivitas. Intervensi Pemda melalui bantuan alat tangkap nelayan, distribusi bibit unggul, serta stabilisasi harga komoditas terbukti mampu mengerek pendapatan sektor informal. Inilah titik temu mengapa kemiskinan makro bisa menurun meski lowongan kerja formal terbatas.
Penurunan angka kemiskinan tidak diukur melalui klaim sepihak, melainkan melalui variabel statistik yang ketat:
Garis Kemiskinan (GK): Mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Penurunan angka kemiskinan membuktikan bahwa kebijakan daerah berhasil menjaga daya beli masyarakat.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1): Mengukur seberapa jauh jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurunnya indeks ini mengindikasikan bahwa kebijakan telah menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan (the ultra-poor).
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2): Memotret ketimpangan di antara penduduk miskin. Perbaikan pada indeks ini menandakan jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi telah terdistribusi secara lebih adil.
Apresiasi yang diberikan oleh Gubernur Dr. H. Suhardi Duka, M.M. (SDK) pada masanya merupakan bentuk penghormatan terhadap evidence-based policy. Pemimpin yang visioner memahami bahwa kebijakan anggaran yang presisi hanya dapat dilahirkan dari data lapangan yang akurat dan jujur.
Secara konstitusional, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengentasan kemiskinan dan penyediaan penghidupan yang layak adalah tanggung jawab negara. Data BPS bukan sekadar angka, melainkan kompas sekaligus alarm.
Tantangan ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan rendahnya angka pengangguran secara kuantitas, tetapi meningkatkan kualitas lapangan kerja itu sendiri. Sektor informal di bidang pertanian dan perikanan harus didorong “naik kelas” agar pendapatan warga semakin kokoh berada jauh di atas garis kemiskinan.
Data telah menyajikan logikanya. Kini, tugas kita bersama adalah memastikan setiap angka dalam statistik tersebut menjelma menjadi kesejahteraan nyata—di atas perahu nelayan, di hamparan sawah petani, dan di setiap beranda rumah masyarakat di Bumi Malaqbi.
Oleh: Muhammad Yusuf, S.H., M.H.
Laporan ; M.Syahri Budiman
